Ketua KPK : Rapat Dengar Pendapat Dengan DPR Bisa Jadi Pembenahan KPK | FRONTROLL.COM
FRONTROLL.COM
Selasa | 12 September 2017 | 11:05 WIB

NASIONAL

Ketua KPK : Rapat Dengar Pendapat Dengan DPR Bisa Jadi Pembenahan KPK

Redy Budiman - FRONTROLL.COM
Ketua KPK : Rapat Dengar Pendapat Dengan DPR Bisa Jadi Pembenahan KPK
FRONTROLL.COM,- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Raharjo mengungkapkan rapat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan anggota DPR Komisi III bisa jadi ajang pembenahan.  walaupun sebenarnya materi yang dipertanyakan kepada komisioner KPK meruoakan temuan Pansus Hak Angket.

dilansir dari Liputan6 Agus menuturkan kalau masalah Managemen, Operasional, selama tidak menyinggung kasus tidak apa-apa. "Barangkali juga untuk penyempurnaan kita. Kalau saya sih terbuka aja," ujar Agus usai rapat dengan Komisi III DPR RI, di Gedung Nusantara II, Jakarta, Senin malam, 11 September 2017.

Agus menambahkan, pihaknya akan datang memenuhi panggilan DPR bila diundang Komisi III. Namun, untuk panggilan Pansus Hak Angket KPK, Agus akan menundanya sambil menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materi terkait keabsahan pembentukan Pansus Hak Angket KPK. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang juga menganggap, RDP dengan Komisi III DPR sebagai forum KPK untuk bicara memberikan klarifikasi terkait hal-hal yang selama ini menyudutkan lembaga antirasuah itu.

"Itu memang forumnya. Ini kan istilahnya hidup ini ruang dan waktu, kapan dan di mana KPK harus bicara. Di Pansus (hak angket KPK) ya enggak. Kami enggak di situ karena itu kita anggap masih kita MK-kan," ucap Saut. Agus Rahardjo juga mengklaim, di masa kepemimpinannya, KPK berhasil menyelamatkan uang negara hingga Rp 1,7 triliun. Agus menyebut, uang tersebut berasal dari kegiatan monitoring, izin pertambangan, dan minerba.

"Dari kegiatan monitoring dan izin usaha pertambangan minerba KPK mencatat ada uang Rp 1,7 triliun. Kemudian, monitoring komitmen tata kas di Kementerian ESDM itu Rp 44 juta," ujar Agus dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Senin, 11 September 2017. Selain itu, Agus membeberkan, hingga 31 Juli 2016, pihaknya telah melakukan kegiatan penyuluhan mengenai sistem gratifikasi secara berkesinambungan di 525 lembaga maupun BUMN dan BUMD.
BERITA LAINNYA
  • Tokoh Tenar di Balik Saracen

    NASIONAL | 25 September 2017 22:43 WIBJakarta - Polisi meyakini ada tokoh tenar dan partai politik tertentu di balik kiprah Saracen, sindikat yang dituduh menyebarkan fitnah dan berita bohong lewat situs berita dan media
  • Trump Menyatakan Perang Dengan Korut

    INTERNASIONAL | 25 September 2017 22:31 WIBRi Yong-ho, Menteri Luar Negeri Korea Utara, membuat klaim mengejutkan di New York Dia mengatakan seluruh dunia harus 'ingat dengan jelas bahwa itu adalah AS' yang mengumumkan
  • Inilah Cara BEI Dorong Startup Melantai di Pasar Modal

    EKONOMI | 25 September 2017 20:31 WIBPT Bursa Efek Indonesia (BEI) terus mendorong agar perusahaan-perusahaan rintisan (startup) bisa mencatatkan sahamnya di pasar modal Indonesia. Untuk mendorong hal tersebut, BEI yang juga didukung
  • Film Ini Mewakili Indonesia di Ajang Oscar

    GAYA HIDUP | 25 September 2017 18:55 WIBSejak tahun 1984, setiap tahunnya Persatuan Perusahaan Film Indonesia (PPFI) mengirimkan sebuah film di ajang Oscar. Kali ini, film Turah garapan Wicaksono Wisnu Legowo dipercaya bisa menjadi senjata