Polemik KPK Dengan DPR, Presiden Tidak Akan Membiarkan KPK Diperlemah | FRONTROLL.COM
FRONTROLL.COM
Selasa | 12 September 2017 | 16:56 WIB

NASIONAL

Polemik KPK Dengan DPR, Presiden Tidak Akan Membiarkan KPK Diperlemah

Redy Budiman - FRONTROLL.COM
Polemik KPK Dengan DPR, Presiden Tidak Akan Membiarkan KPK Diperlemah
FRONTROLL.COM,- Sidang Papipurna DPR pada 28 September harus mendengarkan laporan Pansus DPR tentang KPK yang dipimpin Agun Gunandjar Sudarsa. Pansus telah menemui berbagai pihak termasuk para koruptor yang dibui di Lembaga pemasyarakatan Sukamiskin di Bandung, Jawa Barat.

Hingga detik ini, suara-suara "tak merdu" selalu dilontarkan sejumlah anggota Pansus mulai dari Masinton P dan yang terakhir adalah pernyataan yang sangat aneh dari Henry Yosodiningrat politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Henry dengan nada ekstrem mengusulkan agar KPK dibekukan untuk sementara dahulu dan tugas penyelidikan dan menyidikan untuk "sementara " diserahkan kepada Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung.

Namun, para anggota Pansus ini, rasanya harus menahan diri setelah Presiden Joko Wido mengeluarkan pernyataan yang sangat keras dan tegas ketika meresmikan jalan tol Jombang-Mojokerto, Jawa Timur, Ahad (10/9). Saat itu, Presiden menegaskan, dirinya tak akan sama sekali membiarkan KPK diperlemah.

Jika merenungkan omongan mantan wali kota Solo tersebut, maka dia tidak memakai kata dilemahkan tapi diperlemah yang berarti Kepala Negara sudah melihat adanya upaya jelek untuk terus memperlemah lembaga antirasuah itu.

Tidak hanya Kepala Negara, tapi juga Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla menempuh sikap tegas yang serupa dengan menegaskan bahwa pemerintah tak ingin mencampuri urusan atau wewenang lembaga yang sangat ditakuti oleh semua koruptor.

Jika Henry Yosodiningrat kemudian "meralat" omongannya terdahulu, maka ia menggunakan dalih bahwa omongannya itu bukan merupakan sikap resmi Pansus dan juga bukan pendirian partainya PDIP, melainkan hanya "omongan pribadinya" sendiri.

Banyak anggota Pansus yang hingga sekarang masih terus menyerang atau menyudutkan KPK dengan berbagai dalih atau alibi. Misalnya, ada penyidik yang tidak profesional, ada pula penyidik yang "main mata" dengan tersangka koruptor hingga ada ketidaktertiban prosedur dan administrasi di dalam tubuh kantor yang disegani banyak pihak itu.  Bahkan "rumah perlindungan" bagi saksi-saksi yang dikuasai KPK pun terus diserang.

Siapa pun juga di Tanah Air bisa saja berkata hampir tidak ada satu pun kantor pemerintah, lembaga legislatif dan yudikatif yang betul-betul 100 persen bersih atau suci.

Sekalipun tidak "bersih-bersih" amat, bukan berarti lembaga-lembaga itu harus dibubarkan. Kalau mengikuti peribahasa sejak zaman dulu maka "kalau ada tikus di dalam lumbung padi" maka yang harus dibasmi atau dibunuh adalah hanya tikusnya dan bukannya membakar seluruh lumbung itu.

sumber : republika
BERITA LAINNYA
  • Tokoh Tenar di Balik Saracen

    NASIONAL | 25 September 2017 22:43 WIBJakarta - Polisi meyakini ada tokoh tenar dan partai politik tertentu di balik kiprah Saracen, sindikat yang dituduh menyebarkan fitnah dan berita bohong lewat situs berita dan media
  • Trump Menyatakan Perang Dengan Korut

    INTERNASIONAL | 25 September 2017 22:31 WIBRi Yong-ho, Menteri Luar Negeri Korea Utara, membuat klaim mengejutkan di New York Dia mengatakan seluruh dunia harus 'ingat dengan jelas bahwa itu adalah AS' yang mengumumkan
  • Inilah Cara BEI Dorong Startup Melantai di Pasar Modal

    EKONOMI | 25 September 2017 20:31 WIBPT Bursa Efek Indonesia (BEI) terus mendorong agar perusahaan-perusahaan rintisan (startup) bisa mencatatkan sahamnya di pasar modal Indonesia. Untuk mendorong hal tersebut, BEI yang juga didukung
  • Film Ini Mewakili Indonesia di Ajang Oscar

    GAYA HIDUP | 25 September 2017 18:55 WIBSejak tahun 1984, setiap tahunnya Persatuan Perusahaan Film Indonesia (PPFI) mengirimkan sebuah film di ajang Oscar. Kali ini, film Turah garapan Wicaksono Wisnu Legowo dipercaya bisa menjadi senjata