Find and Follow Us

| : WIB
    [Foto : Istimewa/Frontroll]

    FRONTROLL.COM,

    Hubungan antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan DPRD Bekasi belakangan ini memanas. Masalahnya dipicu karena pembuangan sampah dari Jakarta ke Bantargebang, Bekasi.

    Puncaknya, truk yang mengangkut sampah dari Jakarta tidak bisa berakhir di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST)  Bantargebang.

    Lalu, ke mana sampah Jakarta harus berakhir?

    Konflik antara Ahok dengan DPRD Bekasi memang ramai diberitakan beberapa hari belakangan ini. DPRD Bekasi menilai, Pemprov DKI melanggar perjanjian rute dan jam kerja truk pengangkut sampah.

    Truk yang mengangkut sampah itu juga dinilai sudah tidak layak sehingga menyisakan ceceran sampah dan bau tak sedap setiap melintas.

    "Ini komplain DPRD Bekasi karena Jakarta melewati batas waktu pengiriman yang tidak sesuai. Yang kedua, melewati rute yang tidak ditentukan. Ketiga, yang paling parah mobil truknya sudah rusak semua, jadi air sampahnya berantakan di jalan, bikin bau. Keempat, fasilitas sarana dan prasarana di Bantargebang belum dipenuhi sesuai dengan peranjian antara Jakarta dan Bekasi," ujar Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta M Sanusi.

    Menyusul komplain dari DPRD Bekasi, massa ikut turun tangan. Massa yang mengenakan seragam loreng hitam mencegah truk sampah asal Jakarta melintas kawasan Cileungsi menuju Bantargebang, Selasa (3/11) siang. Bahkan satu unit truk terpaksa memutar arah karena pendemo mengadang dan meminta truk tersebut kembali ke Jakarta.

    Massa berkumpul di posko simpang Cileungsi menuju Bantargebang. Mereka memasang spanduk besar di dekat lokasi aksi. Massa menegaskan akan terus melakukan hal serupa sampai ada kesepakatan antara Pemprov DKI dengan pihak Bekasi.

    Sementara itu, Ahok sendiri mengaku telah berupaya duduk bersama dengan DPRD Bekasi menyelesaikan polemik ini. Dia juga meminta agar DPRD Bekasi mendukung langkahnya memutus kontrak dengan PT Godang Tua Jaya (GTJ) bersama PT Navigate Organic Energy Indonesia (NOEI) sebagai pengelola PTSP Bantargebang. Ahok enggan menambah pembayaran biaya pengelolaan (tipping fee) terhadap GTJ karena sudah disebut wanprestasi oleh DPRD Bekasi dan BPK RI. 

    "Kan sudah, makanya kami bilang sama Bekasi harusnya Anda baik-baik sama kami putusin itu dong. Anda kan punya kepentingan. Kami sama-sama punya kepentingan ya udah. Kita sama-sama selesaikan. Ini Ibu Kota loh. Jangan lihat ini Ahok Gubernur DKI, bukan ini Ibu Kota. Ya ini kan lucu gitu loh," kata Ahok geram.

    Kisruh masalah sampah antara Bekasi dan Jakarta, seperti yang tengah terjadi sekarang ini, bukanlah hal baru. Masalah yang kurang lebih sama pernah terjadi belasan tahun lalu.

    Pada 1999, Bekasi juga pernah memprotes pengelolalan sampah yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bantargebang. Terutama mengenai dampaknya terhadap lingkungan yang ditimbulkan oleh pembuangan tersebut.

    Konflik bahkan sempat berujung pada penutupan TPA Bantargebang yang dilakukan Pemerintah Kota Bekasi pada 10 Desember 2001. Penutupan ini mengakibatkan ratusan ribu meter kubik sampah tak terangkut dari Jakarta. Dalam bukunya yang berjudul 'Konflik Sampah Kota', Ali Anwar menulis bahwa penutupan tersebut mengakibatkan sampah tak bisa diangkut keluar dari Ibu Kota.

    Padahal, saat itu sampah yang harus dibuang dari Jakarta mencapai 25.600 meter kubik per hari, atau setara 6.000 ton. Hal ini mengakibatkan sampah menggunung di di berbagai sudut Ibu Kota. Air lindi mengalir, menyebarkan bau tak sedap di mana-mana, baik di permukiman, bahkan di jalan-jalan protokol Kota Jakarta.

    0 Komentar