FRONTROLL.COM
Jumat | 27 Oktober 2017 10:33:00 WIB

Nasional

Anies dan Warga Bukit Duri Sepakat Bicarakan Persoalan Nilai Ganti Rugi

Redy Budiman - frontroll.co.id
Anies dan Warga Bukit Duri Sepakat Bicarakan Persoalan Nilai Ganti Rugi
frontroll.co.id,-

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Bertemu dengan warga Korban gusuran Bukit Duri Jakarta beserta kuasa hukumnya, Vera Soemarwi di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat 27/10/2017.

Dalam pertemuannya yang sangat singkat, Poin yang didapat mereka setuju membicarakan mengenai persoalan ganti rugi setelah Hakim PN Jakarta Pusat mengeluarkan putusasn. Pertemuan dilakukan pekan depan namun tanggalnya belum dibicarakan.

"Minggu depan karena dari sisi kami karena kami menyiapkan aturan-aturannya, semua kerangka hukumnya kami siapkan dan kita rundingkan sehingga kita tahu mana yang bisa, mana yang tidak," ujar Anies di Balai Kota, Jumat (27/10).

Anies belum mau mengungkap seperti apa ganti rugi yang akan disiapkan pemerintah. Perihal program kampung deret yang diwacanakan pun, kata Anies, akan masuk materi pembicaraan. Namun, belum bisa dipastikan apakah rencana itu masuk solusi satu-satunya.

"Mereka bahkan punya rencana. Teman-teman Bukit Duri sudah punya gambaran, punya rencana nanti kita bicarakan," kata Anies.

Sementara itu, kuasa hukum warga Bukit Duri Vera Soemarwi mengungkap, yang diinginkan pihaknya adalah pemenuhan janji yang pernah diucap oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Mengutip putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, Vera menyebut janji itu harus ditetapi dan sampai detik ini belum ada upaya rembuk.

Vera berharap Anies bisa memberikan solusi, seperti kampung deret misalnya. Itu perlu dirembukkan dahulu untuk melihat kemungkinan kebutuhan penggantian rugi warga Bukit Duri.

"Titik temu di sini ada program yang dicanangkan pemerintah, kemudian ada keinginan dari masyarakat dan putusan pengadilan yang memang mengatakan itu harus dilaksanakan," tuturnya.

Mengenai ganti rugi yang telah diputuskan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Vera mengungkap pemprov bisa tidak semerta-merta mengganti uang Rp 200 juta. Namun, harus ada penggantian rugi sekarang dialami warga gusuran yang tidak mendapatkan tempat tinggal.

"Nah waktu tunggu ini dibayarkan pemerintah itu kewajiban hukum memang," kata Vera.

BERITA LAINNYA